Direktur Utama Radio dan Televisi Republik Islam Iran (IRIB), Ezatollah Zarghami dalam suratnya yang dilayangkan kepada Sekjen PBB, Ban Ki-moon mengkritik ketidakadilan media massa dunia dan mendesak aksi signifikan PBB untuk mengakhiri diskriminasi pers. Zarghami menilai sepak terjang sejumlah jaringan televisi parabola terang-terangan melanggar prinsip media massa dunia.
Zarghami dalam suratnya yang disampaikan wakil tetap Iran di PBB, menyinggung pertemuan Masyarakat Informasi Dunia (WSIS) pada tahun 2003 di Jenewa, seraya mengungkapkan, "Deklarasi Jenewa menegaskan urgensi moral, dukungan komprehensif terhadap institusi keluarga, menghormati keragaman budaya dan dimensi moralitas media massa."Namun amat disayangkan, beberapa tahun pasca pertemuan Jenewa, prinsip-prinsip tersebut tidak diperhatikan dalam interaksi internasional, bahkan terjadi berbagai pelanggaran.
Zarghami menyinggung pelanggaran norma-norma media yang dilakukan berbagai jaringan parabola terhadap nilai-nilai moralitas, budaya dan spiritualitas di lingkungan budaya Republik Islam Iran. Contoh riil dari aksi ini adalah penyebaran aksi kekerasan, wawancara dengan kelompok teroris dan program amoral yang dilakukan sekitar 90 stasiun parabola.
Penyelenggaraan pertemuan masyarakat Informasi pada tahun 2003 di Jenewa dan pertemuan sejenis dua tahun setelahnya di Tunisia merupakan upaya berbagai kalangan dan organisasi internasional di tingkat dunia. Tantangan yang dihadapi sistem media massa global menuntut negara-negara dunia dan organisasi internasional memikirkan upaya baru mengendalikan media massa dunia.
Pertemuan Jenewa merupakan sebuah periode dua tahunan yang memberikan kesempatan kepada negara-negara dunia untuk mengkaji dimensi nasional, regional dan internasional berbagai masalah dan tantangan yang menghalangi terwujudnya pembangunan informasi dan media massa. Kejadian ini disebut-sebut sebagai gerakan internasional terpenting di awal milinieum ketiga. Karena para pejabat tinggi 176 negara dunia berkesimpulan bahwa program pembangunan milinieum akan dicapai dengan cepat, jika masyarakat dunia meraih informasi dan pengembangan teknologi informasi.
Pertemuan Masyarakat Informasi Dunia pada Desember 2003 lalu, merilis deklarasi dan program praktis, antara lain:
1. Kemudahan mengakses sumber informasi dan komunikasi bagi semua orang di semua tempat dengan kondisi yang sama.
2. Memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mengentaskan kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan milinieum.
3. Diperlukan payung undang-undang dan dukungan politik bagi masyarakat informasi.
4. Mendukung pertumbuhan dan pengembangan keragaman budaya dan bahasa dalam masyarakat informasi.
5. Mengokohkan kebebasan berbicara dan menjalin komunikasi.
Berbagai propaganda penerapan deklarasi ini gencar digelontorkan, namun dalam praktiknya sejumlah negara yang tidak menghadiri pertemuan ini melanggar ketentuan dan menginjak-injak hak asasi manusia terkait akses terhadap informasi dan monopoli informasi.
Mengingat kelanjutan AS mengenai penguatan dan pengembangan kebebasan bependapat, terutama di media-media, dalam beberapa bulan terakhir Kongres AS meratifikasi draft membatasi seluruh jaringan parabola yang menyebarkan pesan anti-Amerika. Draf ini secara langsung menyinggung sejumlah media massa Timur Tengah, yang diklaim Kongres AS sebagai media yang menyebarkan kekerasan terhadap AS. Tidak hanya itu, Kongres AS juga menyebut media tersebut sebagai pendukung terorisme.
Ironisnya, pada saat yang sama, televisi dan radio Voice of America (VOA) mendukung para pelaku kriminal yang memimpin berbagai aksi teroris di dalam negeri Iran. Tidak hanya itu, media massa AS juga mendukung Abdolmalek Rigi, pemimpin kelompok teroris Jundullah yang melakukan berbagai aksi teror di wilayah tenggara Iran. VOA menyebut Abdolmalek Rigi sebagai pemimpin gerakan resistensi rakyat Iran. Media massa AS juga berulangkali mewawancarai Rigi dan mengemukakan pandangannya. Rigi dalam wawancara dengan televisi al-Arabiya, Pada 19 Oktober 2008, terang-terangan mengatakan,"Kami bertekad memperluas operasi hingga menjangkau seluruh Iran."
Masalah lain yang menjadi sorotan protes Dirut IRIB adalah sikap diskriminatif media massa global terhadap Iran. Zarghami dalam suratnya yang dilayangkan kepada Sekjen PBB menulis, "Bertentangan dengan ketentuan hukum internasional mengenai akses teknologi infrastruktur informasi dan telekomunikasi yang ditegaskan dalam deklarasi Jenewa, pada tahun lalu siaran televisi Iran seperti Al-Alam dan Sahar diputus secara sepihak oleh Nilesat milik Mesir dan Arabsat milik Arab Saudi."
Sontak, para pengelola 30 media massa dunia mengecam pemutusan siaran sepihak tersebut. Namun keputusan tersebut justru disambut hangat situs resmi Departemen Luar Negeri rezim Zionis Israel dan mantan Duta Besar Israel di Mesir.
Televisi al-Alam yang melaporkan realitas sebenarnya di Palestina memicu kemarahan Tel Aviv. Al-Alam dengan jernih mengungkapkan berbagai dimensi kejahatan rezim Zionis untuk menyadarkan dunia Arab mengenai kejahatan Israel terhadap Palestina.
Pembatasan sepihak terhadap televisi al-Alam berlangsung di saat undang-undang pers menegaskan dukungan terhadap kebebasan media, keragaman informasi dan hak pemirsa untuk mengakses informasi yang beraneka ragam. Sebaliknya menghilangkan hak tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak individu. Namun larangan siaran bagi televisi al-Alam justru tidak menurunkan jumlah pemirsa televisi ini. Sebaliknya, berdasarkan polling terbaru mengenai media pemberitaan di Timur Tengah, kedudukan televisi Al-Alam meningkat di tengah pemirsa dunia Arab dan menjadi salah satu chanel televisi terfavorit di Timur Tengah.
Masalah lain yang dikemukakan Zarghami adalah ancaman jaringan parabola terhadap keutuhan prinsip-prinsip keluarga.Terkait hal ini, para pakar komunikasi berkeyakinan bahwa retaknya keluarga, pengkhianatan terhadap keluarga sebagai hal biasa, pudarnya identitas keluarga yang merupakan prinsip paling utama masyarakat, serta meningkatnya kekerasan di kalangan remaja termasuk propaganda jaringan parabola global.
Demikian juga kekerasan dan penyebaran kerusakan moral yang disuarakan media massa dan puluhan ribu situs internet yang hanya bertujuan mengejar profit menjadi ancaman serius bagi masyarakat dan generasi mendatang di seluruh dunia.
Berdasarkan penelitian UNESCO, film televisi dan sinema serta game mempengaruhi otak anak-anak yang berakibat terjadinya perubahan perilaku mereka. Akses terhadap gambar-gambar film amoral di internet menjadi masalah serius dan ancaman yang menyebabkan runtuhnya prinsip-prinsip keluarga.
Zarghami diakhir suratnya mendesak diakhirnya diskriminasi terhadap akses teknologi informasi dan telekomunikasi, perbaikan atmosfir komunikasi global dan mencegah pelanggaran tehadap nilai-nilai moral. Namun tampaknya pemerintah Barat dan kalangan industriawan media tidak bisa dengan mudah melepaskan monopoli media. (IRIB/PH)
